HUKUM UJI KLINIS VAKSIN PADA MANUSIA

Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi

 

Tanya :

Assalaamu 'alaykum ww. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa ada dalam keberkahan. Aamiin. Mohon maaf jika mengganggu, Ustadz. Saya Bu Siti Nafidah, salah satu pengelola website muslimahnews.com. Saya ingin bertanya terkait hukum melakukan uji klinis vaksin kepada manusia. Sebagian kalangan ada yang memandang haram karena termasuk menjatuhkan pada madharat berhubung ada peluang membawa dampak buruk bagi kesehatan. Namun sebagian lagi membolehkan dengan alasan demi riset pengobatan. Sekiranya sudah ada tulisan, semoga Ustadz berkenan membaginya untuk disebarluaskan juga via web kami. Karena nampaknya masyarakat, termasuk para aktivis dakwah juga perlu mendapat kejelasan terkait tinjauan fikih persoalan ini agar tepat dalam bersikap dan berpendapat sehingga sesuai tuntunan syariat. Atas perhatiannya, saya haturkan jazaakumullaahu khairan katsiraa. (Siti Nafidah, bumi Allah).

 

Jawab :

Wa ‘alaikumus salam warahmatullahi wa barakatuhu.

Uji Klinis (clinical test) adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, dimana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau disebut uji pra klinik. Uji klinik sendiri terdiri dari 4 tahap; yaitu uji klinik tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV.

Uji klinik tahap  I dilakukan pada manusia sehat, bertujuan untuk menentukan dosis tunggal yang dapat diterima.

Uji klinik tahap II, dilakukan pada sekitar 100-200 orang penderita untuk melihat apakah efek farmakologik yang tampak pada fase I berguna atau tidak untuk pengobatan.

Uji klinik tahap III dilakukan pada sekitar 500 penderita yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat.

Uji klinik tahap IV merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Fase ini bertujuan menentukan pola penggunaan obat di masyarakat serta pola efektifitas dan keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya.  (http://jurnalmka.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/view/66).

Dalam uji klinik ini (tahap I sampai dengan tahap III), seringkali terjadi risiko pada manusia (sukarelawan) yang mendapat perlakuan berupa obat yang diujikan, misalnya risiko pusing, mual, dsb bahkan risiko kematian. Bagaimanakah pandangan Syariah Islam terhadap uji klinis yang mempunyai risiko seperti itu?

Kami akan jelaskan dua hukum syara’ sebagai berikut ;

Pertama, hukum melakukan uji klinisnya itu sendiri;

Kedua, hukum melakukan uji klinis yang dapat menimbulkan bahaya (dharar) bagi sukarelawan yang mendapat perlakuan obat yang sedang diujikan.

Yang pertama, mengenai uji klinis sendiri, hukumnya adalah mubah (dibolehkan syara’), berdasarkan dalil syara’ yang membolehkan pembuatan obat. Dalilnya hadis dari Abdurrahman bin Utsman RA sebagai berikut :

 

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا رواه أبو داود

Dari Abdurrahman bin Utsman RA, bahwa seorang tabib [dokter] bertanya kepada Nabi SAW mengenai katak yang dia buat sebagai obat. Maka Nabi SAW melarang tabib itu untuk membunuh katak tersebut. (HR Abu Dawud, no. 3871. Statusnya hadis shahih, lihat Al Albani, Shahih Abu Dawud, no. 5296).

Hadis ini telah menunjukkan bahwa katak (dhifda’, frog) itu haram dimakan, karena hewan yang dilarang untuk dibunuh, berarti haram dimakan. (Al Khaththabi, Ma’alim As Sunan, Juz IV, hlm. 222).

Namun demikian, dalam hadis tersebut Nabi SAW tidak melarang tabib tersebut untuk membuat obat.  Karena yang dilarang oleh Nabi SAW adalah membuat obat dari bahan katak, bukan membuat obatnya itu sendiri. Maka dari itu, hadis ini dapat menjadi dalil untuk bolehnya membuat obat, berdasarkan taqriir (persetujuan) Nabi SAW terhadap pembuatan obat yang dilakukan oleh tabib tersebut.

Berdasarkan dalil ini, maka melakukan uji klinis sebagai bagian dari upaya pembuatan obat, hukum asalnya adalah mubah (dibolehkan) menurut syara’.

Adapun hukum yang kedua, yaitu uji klinis yang mengandung risiko bahaya (dharar) bagi sukarelawan, hukumnya terdapat rincian (tafshiil) sebagai berikut :

Pertama, jika risiko bahaya (dharar) yang terjadi masih pada tingkat bahaya ringan sampai sedang, maka uji klinis itu hukumnya makruh.

Hal ini berdasarkan dalil hadis yang melarang seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya (dharar) pada tingkatan bahaya ringan s/d sedang, dengan kriteria seseorang yang mendapat dharar tersebut masih mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti bekerja, kuliah, berdakwah, dsb.

Dalil makruhnya perbuatan seseorang yang menimbulkan bahaya (dharar) ringan sampai sedang adalah hadis Ibnu Abbas RA berikut ini :

 

عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه

Ibnu Abbas RA berkata,”Ketika Nabi SAW berkhutbah tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Lalu Nabi SAW bertanya mengenai dia. Para shahabat menjawab,”Dia namanya Abu Israil, telah bernadzar untuk berdiri, untuk tidak duduk, untuk tidak bernaung [dari panas matahari], dan untuk tidak berbicara, padahal dia sedang berpuasa.” Maka Nabi SAW bersabda,”Perintahkan dia untuk berbicara, bernaung, dan duduk, namun dia boleh menyempurnakan puasanya.” (HR Bukhari, no. 6704).

Hadis tersebut telah menunjukkan larangan Nabi SAW untuk melakukan hal-hal yang mengakibat bahaya (dharar) bagi diri sendiri, yaitu kelelahan (karena tidak duduk) serta kepanasan (karena tidak bernaung dari sinar matahari).

Namun larangan Nabi SAW tidak bersifat tegas (jazim), yakni bukan larangan haram, melainkan larangan yang sifatnya makruh, karena tidak disertai qarinah (petunjuk) yang menunjukkan larangan tegas (jazim), misalnya pelakunya mendapat ancaman neraka, atauy mendapat laknat dari Allah dan rasul-Nya, atau mendapat hukuman pidana (‘uqubat) yang berat di dunia, dsb.

Inilah dalil yang menunjukkan makruhnya seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya (dharar) pada diri sendiri, pada level bahaya (dharar) yang ringan sampai sedang, dengan kriteria seseorang masih mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti bekerja, kuliah, berdakwah, dsb. (Lihat Muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyyah, Juz II, hlm. 147).

Kedua, jika risiko bahaya (dharar) yang terjadi pada tingkat bahaya berat, dengan kriteria menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti kewajiban bekerja, kewajiban sekolah, kuliah, dakwah, dsb, maka uji klinis itu hukumnya haram.

Namun demikian, bahaya uji klinis pada level berat ini umumnya bersifat kasuistik, tidak terjadi secara merata pada semua sukarelawan. Maka dari itu, keharaman uji klinis ini, hanya berlaku untuk individu-individu tertentu yang berpotensi mendapat bahaya berat, sedang uji klinisnya sendiri tetap boleh sesuai hukum asal uji klinis, yaitu mubah (dibolehkan syariah).

Dalam masalah ini berlaku kaidah fiqih yang mengharamkan perbuatan yang menimbulkan bahaya secara parsial (kasuistik) namun perbuatannya itu sendiri tetap mubah. Kaidah fiqih tersebut berbunyi sbb :

 

كل فرد من أفراد الأمر المباح إذا كان ضارا أو مؤديا إلى ضرر حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحا

“Setiap-tiap kasus dari perkara pokok yang hukumnya mubah, jika dia berbahaya atau dapat membawa kepada bahaya, maka kasus itu saja yang diharamkan, sedang perkara pokoknya tetap mubah.” (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz III, hlm. 460).

Kaidah ini contoh penerapannya, bagi individu tertentu yang berpenyakit hipertensi, haram memakan daging kambing berlebihan, namun daging kambing itu tetap mubah hukumnya secara umum bagi semua orang.

Maka dari itu, uji klinis itu diharamkan secara kasuistik bagi individu-individu tertentu yang berpotensi mendapatkan bahaya berat akibat uji klinis, namun uji klinis itu sendiri secara umum hukumnya tetap mubah (boleh).

Demikianlah penjelasan kami mengenai hukum uji klinis pada manusia sesuai dalil-dalil syar’i yang kami dapati dan kami pahami. Wallahu a’lam.

 

Yogyakarta, 6 Nopember 2020

Artikel Lainnya