HUKUM MENERIMA UANG DARI TIM CAPRES


 

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi

 

Tanya :

Saya mau nanya Ustadz, sekarang kan mendekati pemilu, nah terkadang capres biasanya datang ke pelosok untuk memberikan uang agar memilihnya. Sebelumnya saya pernah mendengar bahwa kita boleh menerimanya asalkan digunakan untuk membeli barang, bukan membeli bahan pokok atau hal-hal yang bisa dikonsumsi. Pertanyaannya menurut pandangan Islam itu bagaimana, Ustadz? Atau mungkin ada dalil lain yang membolehkan? (Fajar, Bantul).

 

Jawab :

Para ulama kontemporer telah sepakat mengenai haramnya memberi atau menerima pemberian (uang/barang) dalam rangka pemilu (al-intikhābāt), baik pemilu legislatif (al-intikhābāt al-barlamāniyyah) maupun pemilu presiden (al-intikhābāt al-ri`āsiyyah).

 

Para ulama kontemporer tersebut hanya berbeda pendapat dalam hal alasan keharaman pemberian tersebut, menjadi dua pendapat :

Pertama, pendapat yang mengharamkan dengan alasan pemberian itu termasuk risywah (suap). Ini pendapat sebagian ulama seperti Dr. Thal’at ‘Afīfī, juga pendapat Lembaga Al-Azhar (Mu`assasah Al-Azhar) Mesir, dan pendapat Dārul Iftā` Al-Mishriyah (Lembaga Fatwa Mesir).

 

Kedua, pendapat yang mengharamkan karena pemberian itu dianggap pengkhianatan terhadap kesaksian (syahādah). Ini pendapat sebagian ulama lainnya seperti Prof. Dr. Ali As-Salus yang mengharamkan karena pemberian itu dianggap pengkhianatan terhadap syahadah (kesaksian) oleh pemilih mengenai kelayakan calon pilihannya, yang seharusnya diberikan tanpa bayaran atau pemberian apa pun. (Fahad bin Shalih bin Abdul Aziz Al-’Ajlan, Al-Intikhābāt wa Ahkāmuhā fi Al-Fiqh Al-Islāmi, hlm. 418;  www.manaratweb.com).

 

Menurut kami, pemberian itu hukumnya secara syar’i adalah haram, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima, namun alasan keharamannya yang lebih tepat adalah karena risywah (suap), bukan karena pengkhianatan terhadap syahādah (kesaksian).

 

Mengapa keharamannya lebih tepat karena suap (risywah)? Ini karena dalil-dalil umum yang mengharamkan risywah (suap) dapat diterapkan secara tepat pada fakta pemberian uang atau barang yang diberikan oleh caleg (atau capres) kepada para pemilih. Pemberian caleg atau capres termasuk dalam pengertian umum suap (risywah), yang definisinya :

 

اَلرِّشْوَةُ هِيَ اْلمَالُ الَّذِيْ يُعْطىَ لِكُلِّ مَنْ يَمْلِكُ صَلاَحِيَّةً لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ يَجِبُ الْقِيَامُ بِهِ مِنْ أَجْلِ قَضَاءِ مَصْلَحَةٍ مِنْ مَصَالِحِ النَّاسِ بِدُوْنِ مُقَابِلٍ مِمَّنْ يُقَامُ بِهِ لِأَجْلِهِ

 

“Suap adalah setiap harta (uang/barang) yang diberikan kepada setiap pihak yang mempunyai kewenangan (shāhibush shalāhiyyāt) yang wajib melakukan pekerjaan untuk menunaikan suatu kepentingan (maslahat) masyarakat yang seharusnya tidak memerlukan pembayaran/pemberian dari pihak yang ditunaikan kepentingannya.” (Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islāmiyyah, 2/332).

 

Dalil-dalil umum yang mengharamkan suap antara lain hadits dari Abdullah bin ‘Amr RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

 

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ

 

“Laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

 

Juga terdapat hadits dari Tsauban RA bahwa :

 

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ، يَعْنِيْ: اَلَّذِيْ يَمْشِيْ بَينَهُمَا

 

“Rasulullah SAW telah melaknat setiap orang yang memberi suap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara di antara keduanya.” (HR Ahmad).

 

Imam Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dua hadits di atas dengan berkata :

 

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَامَّةٌ وَتَشْمَلُ كُلَّ رِشْوَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِطَلَبِ حَقٍّ، أَمْ لِطَلَبٍ بَاطِلٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ لِطَلَبِ دَفْعِ أَذًى، أَمْ لِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ، لِرَفْعِ ظُلْمٍ أَمْ لِإِيقَاعِ ظُلْمٍ، فَكُلُّهَا حَرَامٌ

 

”Hadits-hadits ini bermakna umum yang mencakup setiap suap, baik suap untuk menuntut yang hak maupun untuk menuntut yang batil, baik suap untuk menolak mudharat (bahaya) maupun untuk mendapatkan manfaat, baik untuk menghilangkan kezaliman maupun untuk melakukan kezaliman, semua suap ini haram hukumnya.” (Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al- Islāmiyyah, 2/332).

 

 

Berdasarkan keumuman dalil haramnya suap ini, maka haram hukumnya pemberian dari caleg/capres, baik bagi pihak yang memberi (caleg/capres) maupun bagi pihak yang menerima (pemilih).

 

Terlebih lagi, suap yang diberikan ini adalah suap untuk menuntut yang batil (لِطَلَبٍ بَاطِلٍ). Hal ini karena dalam sistem demokrasi saat ini seorang anggota legislatif akan melakukan kebatilan di parlemen, yaitu menjalankan tugas legislasi dengan menyusun UU yang tidak bersumber dari Syariah Islam. Demikian juga dalam sistem demokrasi saat ini, seorang presiden terpilih juga akan melakukan kebatilan, yaitu menjalankan UUD dan berbagai UU yang tidak bersumber dari Syariah Islam. (lihat QS Al-Mā’idah : 44, 45, dan 47).

 

Adapun tidak tepatnya alasan haramnya pemberian caleg/capres karena dianggap pengkhianatan syahādah (kesaksian), karena syahādah itu secara syar’i hanya diberikan dalam sidang peradilan (majelis al-qadhā`), yakni di hadapan hakim syariah (al-qādhī), bukan diberikan di luar sidang pengadilan seperti di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

 

Syaikh Ahmad Ad-Dā’ūr dalam kitabnya Ahkāmul Bayyināt menjelaskan definisi kesaksian (syahādah) sebagai berikut :

 

اَلشَّهَادَةُ هِيَ إِخْبَارُ صِدْقٍ لإِثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِيْ مَجْلِسِ الْقَاضِي

 

“Kesaksian adalah pemberitahuan secara benar untuk menetapkan suatu hak dengan redaksi persaksian yang dilakukan di majelis hakim syariah (peradilan syariah).” (Ahmad Ad-Dā’ūr, Ahkāmul Bayyināt, hlm.15).

 

Kesimpulannya, haram hukumnya seorang caleg/capres memberi pemberian kepada pemilih, berupa uang atau barang (beras, dll), sebagaimana haram pula hukumnya seorang muslim pemilih menerima pemberian itu.

 

Hukumnya sama saja haramnya, apakah pemberian itu diberikan dalam rangka kampanye, maupun diberikan secara terselubung seolah-olah bukan kampanye, tetapi ada indikasi kuat pemberian itu terkait kampanye. Misalnya diberikan dalam bentuk bansos (bantuan sosial) yang dananya dari uang negara, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu dari keluarga/teman pejabat negara, yang diberikan menjelang pemilu. Wallāhu a’lam.

 

Ambon, 28 Januari 2024

 

Muhammad Shiddiq Al-Jawi

 

Referensi :

HUKUM MENERIMA PEMBERIAN DARI CALEG

http://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/59


Artikel Lainnya





Bagi para pembaca yang ingin menanyakan masalah Agama kepada KH. M. Shiddiq Al Jawi, silakan isi form pertanyaan di bawah ini. KH. M. Shiddiq Al Jawi insya Allah akan berusaha menjawab pertanyaan dari para pembaca melalui email.